BONTANG, CUITANKALTIM.COM – Ketua Komite I DPD RI Andi Sofyan Hasdam menyoroti sejumlah persoalan yang kini dihadapi pemerintah daerah.
Diantaranya mulai dari tekanan fiskal akibat pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD), evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga meningkatnya beban pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Hal itu disampaikan Sofyan saat menggelar reses di Auditorium Tiga Dimensi, Bontang, Senin (22/6/2026).
Mantan Wali Kota Bontang dua periode tersebut menilai pengurangan alokasi TKD mulai memberikan dampak terhadap kemampuan daerah dalam menjalankan program pembangunan dan pelayanan publik.
Menurutnya, sejumlah pemerintah daerah kini harus melakukan penyesuaian anggaran karena ruang fiskal yang semakin terbatas.
Kondisi tersebut, kata Sofyan, tidak hanya berpengaruh pada program pemerintah, tetapi juga ikut menekan perputaran ekonomi daerah.
Dia mencontohkan, berkurangnya kegiatan pemerintahan turut berdampak terhadap sektor jasa seperti perhotelan, transportasi, dan usaha pendukung lainnya.
“Banyak daerah melakukan penyesuaian anggaran,” ujarnya.
MBG Perlu Lebih Tepat Sasaran
Selain persoalan fiskal daerah, Sofyan juga menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia menilai program tersebut memiliki tujuan positif, namun pelaksanaannya perlu terus dievaluasi agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan.
Menurutnya, kelompok prioritas dalam program tersebut sebaiknya menyasar anak-anak di wilayah terpencil maupun masyarakat yang masih mengalami persoalan pemenuhan gizi.
“Program ini harus berbasis kebutuhan,” katanya.
Sofyan berharap restrukturisasi yang dilakukan pemerintah terhadap Badan Gizi Nasional dapat membuat pengelolaan program menjadi lebih efektif dan penggunaan anggaran lebih optimal.
Beban PPPK Jadi Perhatian Daerah
Di sisi lain, Sofyan menyebut persoalan PPPK menjadi tantangan baru bagi pemerintah daerah.
Bertambahnya jumlah tenaga PPPK membuat kebutuhan belanja pegawai ikut meningkat, sementara kondisi fiskal sejumlah daerah sedang mengalami tekanan.
Dia mengungkapkan, beberapa kepala daerah mulai menyampaikan kekhawatiran terkait kemampuan anggaran dalam memenuhi kewajiban pembayaran gaji PPPK.
Menurutnya, pemerintah pusat dan daerah perlu mencari skema bersama agar pelayanan publik tetap berjalan tanpa membebani keuangan daerah.
“PPPK menjadi tantangan serius bagi daerah,” ucapnya.
Sofyan juga mendorong adanya evaluasi terhadap sistem rekrutmen PPPK agar pengangkatan pegawai benar-benar menyesuaikan kebutuhan organisasi dan kemampuan anggaran daerah.
“Pengangkatan PPPK harus sesuai kebutuhan dan kapasitas fiskal,” tegasnya. (*/Niwil)
