BONTANG – Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Dapil Kaltim, Andi Sofyan Hasdam, menggelar reses Masa Sidang III 2025–2026 di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang, Jumat (13/2/2026).
Dalam dialog terbuka bersama organisasi kepemudaan, sejumlah isu strategis dibahas. Mulai dari penguatan ekonomi desa hingga wacana pemekaran wilayah di Kalimantan Timur.
Sofyan menyoroti arah kebijakan nasional di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, khususnya komitmen pemberantasan korupsi.
“Penanganan kasus-kasus besar menunjukkan keseriusan pemerintah. Ini harus kita dukung bersama,” tegasnya.
Dia juga menyinggung pentingnya investasi pada generasi muda melalui program gizi, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurutnya, kualitas SDM menjadi kunci daya saing bangsa. Fenomena desa kosong di negara maju seperti Korea Selatan dan Jepang turut menjadi perhatian.
Urbanisasi besar-besaran dinilai bisa mengancam keberlanjutan desa jika ekonomi tak diperkuat.
“Kita tak ingin desa kehilangan masa depan. Solusinya, ekonomi lokal harus tumbuh,” ujarnya.
Ia mendorong optimalisasi program Koperasi Desa Merah Putih sebagai penggerak ekonomi berbasis komunitas.
Soal pemekaran wilayah, Sofyan menyebut sejumlah usulan dari Kutai Timur, Berau, Paser hingga kawasan Kukar dan Samarinda masih dalam tahap pembahasan.
Saat ini pemerintah pusat masih memberlakukan moratorium pemekaran.
“Harus realistis. Kondisi fiskal dan kebijakan nasional jadi pertimbangan utama,” katanya. (*/NWL)
