BONTANG – Ketua Komite I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) Andi Sofyan Hasdam menggelar reses di Cafe Halal Square, Jalan Ahmad Yani, Kompleks Halal Square, Kota Bontang, Sabtu (09/05/2026).
Pada reses yang dibalut Silaturahmi dan Dialog Kebangsaan itu, Sofyan Hasdam memaparkan beragam isu terkini yang menjadi perbincangan di Komite I DPD RI.
Mulai dari persoalan kelangkaan BBM akibat mahalnya harga minyak dunia efek perang, hingga persoalan kepemiluan.
Mantan Wali Kota Bontang dua periode ini juga juga menyoroti isu MBG, pemangkasan anggaran ke daerah hingga isu ASN dan pemekaraan daerah.
”Komite I DPD RI membidangi beberapa lingkup kerja. Seperti urusan otonomi daerah, ASN, Pertanahan, Hukum, Desa dan beberapa bidang lain. Salah satu yang sedang kami diskusikan adalah persoalan Pemilu,” ujar Sofyan dihadapan peserta Reses.
Terkait Pemilu, Sofyan membeberkan pihaknya di Komite I DPD RI sudah menerima kunjungan audiensi dari Bawaslu dan KPU skema sistem Pemilu yang akan diterapkan pada Pemilu 2029 mendatang.
”Bawaslu dan KPU sudah datang ke Komite I diskusi, mereka minta untuk pelaksanaan Pemilu mereka minta jangan dibuat bersamaan karena merepotkan penyelenggara,” ujarnya.
Setelah diskusi Komite I menerima masukan dari KPU dan Bawaslu, Sofyan menyebut, ada pihak lain yang juga membawa persoalan skema pemilu ke Mahkamah Konstitusi.
”MK secara tiba-tiba mengeluarkan putusan bahwa pelaksanaan Pemilu nasional dan lokal dipisah dengan jarak dua sampai dua setengah tahun,” kata Mantan Ketua DPRD Bontang ini.
Dengan putusan MK itu, maka masa jabatan anggota DPRD akan bertambah selama 2 atau 2,5 tahun.
Hanya aja kata dia, terjadi benturan aturan antara putusan MK dengan Undang-Undang yang menyebut masa jabatan anggota DPRD hanya 5 tahun.
”Kalau bertambah dua tahun maka masa jabatan anggota DPRD jadi 7 tahun itu melanggar konstitusi. Nah ini lah yang sekarang lagi kita bincangkan bagaiman mencari skemanya agar ini bisa berjalan,” ujarnya.
Andi Sofyan menegaskan, pelaksanaan pemilu harus tetap berjalan di tahun 2029 mendatang. (*/Niwil)
