JAKARTA – Ketua Komite I DPD RI, Andi Sofyan Hasdam, menyatakan penolakan tegas terhadap rencana pengurangan dana Transfer ke Daerah (TKD).
Menurutnya, kebijakan ini bisa berdampak buruk bagi daerah, termasuk Kalimantan Timur.
Pernyataan ini ia sampaikan dalam Rapat Paripurna bersama DPR RI dan Menteri Keuangan.
Agenda rapat membahas pertimbangan terhadap Rancangan APBN Tahun 2026.
“Kami tetap pada pendirian agar dana transfer ke daerah tidak dikurangi,” tegas Sofyan, dalam rilis pernyataan vidionya, Selasa (9/9/2025).
Dia menyebut, penjelasan dari pemerintah pusat soal pengalihan dana ke kementerian masih bermasalah.
“Kalau dana itu masuk ke kementerian, pembagiannya tidak akan merata,” jelasnya.
Menurutnya, kepala daerah adalah pihak yang paling memahami kebutuhan wilayahnya.
Karena itu, pengelolaan dana sebaiknya tetap dipegang oleh pemerintah daerah.
“Dalam rangka memperkuat otonomi, lebih baik dana itu diberikan ke kepala daerah,” katanya.
Sofyan juga mengingatkan soal potensi gejolak sosial jika kebijakan ini dipaksakan.
Ia mencontohkan daerah yang mulai menaikkan pajak karena kekurangan dana.
“Bayangkan semua daerah harus naikkan PBB, ini bisa picu keresahan,” ujarnya.
“Seperti yang terjadi di Pati dan Bone, sudah mulai muncul gejolak,” tambahnya.
Pengurangan dana transfer, menurutnya, akan menurunkan kesejahteraan masyarakat.
Sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial bisa ikut terdampak.
“Kita tidak ingin masyarakat daerah makin terpuruk,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah pusat meninjau ulang kebijakan ini.
“Kalau pun tak bisa dinaikkan, paling tidak jangan dikurangi,” pungkasnya. (*/Red)
