SAMARINDA – Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi Kalimantan Timur (AMAK Kaltim) kembali menyoroti berbagai indikasi praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang dinilai menggerogoti integritas tata kelola pemerintahan di Benua Etam.
Melalui Koordinator Lapangan, Faisal Hidayat, AMAK mengungkap sederet dugaan serius, mulai dari penggelapan pajak oleh perusahaan energi.
Kemudian, praktik nepotisme dalam pengangkatan jajaran direksi di sejumlah perusahaan daerah (Perusda), hingga figur berinisial “H” yang disebut-sebut sebagai ‘penguasa bayangan’ di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
“Kami melihat ada kecenderungan kekuasaan dijalankan bukan berdasarkan aturan, melainkan berdasarkan kedekatan personal dan relasi kekeluargaan. Ini membahayakan semangat reformasi birokrasi,” tegas Faisal saat dikonfirmasi pada Rabu (23/7/2025).
Salah satu sorotan utama AMAK adalah dugaan manipulasi pajak yang dilakukan oleh PT Barokah Karya Energy (BKE).
Perusahaan ini diduga memiliki kedekatan dengan pihak-pihak berpengaruh di Kaltim, sehingga terkesan kebal dari pengawasan publik.
“Penggelapan pajak adalah bentuk kejahatan terhadap negara. Kami menuntut agar aparat penegak hukum bertindak tanpa pandang bulu,” seru Faisal.
Selain itu, Faisal juga menyuarakan keprihatinannya terhadap proses seleksi Direksi di sejumlah Perusda yang diduga sarat praktik nepotisme.
Dia menegaskan, posisi strategis di lembaga daerah seharusnya diisi oleh profesional melalui mekanisme yang transparan, bukan atas dasar relasi keluarga atau politik.
Tak kalah mencolok adalah sorotan terhadap renovasi Gedung DPRD Kaltim yang dinilai penuh kejanggalan.
AMAK mendesak Kejaksaan Tinggi Kaltim untuk menyelidiki lebih jauh kontraktor pelaksana dan sumber pendanaan proyek tersebut.
“Kami mendapati adanya ketimpangan dalam penataan ruangan. Ada yang mewah, ada yang biasa saja. Ini menimbulkan pertanyaan besar, ke mana arah penggunaan anggaran sebenarnya,” ungkapnya.
Dalam upaya mengawal integritas pemerintahan daerah, AMAK Kaltim merencanakan aksi damai pada Jumat, 25 Juli 2025.
Aksi ini akan digelar di dua titik strategis: Kantor Gubernur Kaltim dan Kantor Kejaksaan Tinggi Kaltim, dengan estimasi massa aksi mencapai 100 orang.
“Aksi ini adalah bentuk kepedulian kami terhadap masa depan Kalimantan Timur. Provinsi ini bukan milik segelintir elite, tapi milik seluruh rakyatnya,” pungkas Faisal. (*/Red)
