BONTANG – Ikon wisata di Bontang belum terlalu jelas soal pengelolahannya. Salah satunya adalah Pulau Beras Basah.
Hal ini menjadi pertayaan besar bagi publik soal pengelolahan, apakah pemerintah provinsi atau kota.
Atas hal ini juga, Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Bontang khususnya pariwista belum terlalu berkontribusi.
Dengan begitu, rencanya Dinas pemuda, olahraga, pariwisata, dan ekonomi kreatif (Dispopar-Ekraf) Bontang bakal mengelola.
Kepala Bidang Pawisata Dispopar- Ekraf Bontang, Muhammad Ihsan, mengatakan secara resmi, pemkot Bontang merupakan pihak yang berhak untuk mengelola pulau beras basah.
“Dulu ada surat dari Pjs Gubernur soal kelolah tapi harus ada kordinasi dengan Pemprov,” ungkapnya, Jumat 15 Agustus 2025.
Dispopar Bontang telah menjalin komunikasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltim. Hal ini dilakukan, karena adanya rencana untuk memanfaatkan ruang laut.
“Nanti kita akan kelo daratnya dan laut, karna ada wahana yang akan kita benahi,” bebernya.
Soal kontribusi restribusi, dia mengatakan sejauh ini Pulau Beras Basah belum masuk dalam peraturan daerah (perda) pajak dan retribusi.
“Kita tunggu izin kelolahnya baru bisa dibuatkan Perda,” jelasnya.
Terpisah, Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, menyoroti ketiadaan kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD.
“PAD kita tahun ini kurang lebih Rp400 miliar, namun 80 persen lebih masih berasal dari dana perimbangan, seperti DBH migas dan batu bara. Ini jadi pekerjaan rumah besar agar bisa mandiri secara fiskal,” katanya
Menurutnya, meskipun pemerintah sebelumnya telah menggelar puluhan event, dampaknya terhadap perekonomian lokal masih minim.
“Kita sudah evaluasi, ternyata 77 event yang digelar belum mampu berikan efek ekonomi nyata. UMKM tidak banyak merasakan dampaknya. Pelakunya hanya itu-itu saja dan uangnya habis dalam sehari,” ucapnya.
Untuk itu, dia menilai Bontang secara geografis lebih cocok diarahkan menjadi kota jasa ketimbang kota pariwisata.
“Bontang punya pelabuhan, letaknya strategis, dekat dengan wilayah kabupaten dan kota lain, dan ada banyak perusahaan besar. Ini potensi besar sebagai kota jasa,” paparnya.
Meski demikian, sektor pariwisata tetap akan dibenahi. Salah satunya melalui pengelolaan kawasan wisata Beras Basah yang saat ini belum memberikan kontribusi PAD karena belum dikelola secara resmi pemerintah.
“Saat ini retribusi dari sewa tenda, kapal, dan lain-lain masih belum masuk ke kas daerah. Kita akan benahi, dan raperda kepariwisataan sudah kita siapkan. Ke depan Beras Basah mungkin akan kita bentuk UPTD-nya,” pungkasnya. (*/Maldini)
