SANGATTA – Dalam situasi fiskal yang mengalami tekanan akibat pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat, Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman mengambil sikap tegas.
Usai menghadiri sebuah acara di Kantor DPRD Kutim, Bupati menyatakan bahwa seluruh program prioritas yang telah dijanjikan kepada masyarakat harus tetap dijalankan, meski dengan anggaran yang lebih ketat.
Ardiansyah mengakui bahwa penyesuaian fiskal ini berdampak langsung pada kemampuan keuangan daerah.
Namun, di hadapan awak media, ia menegaskan bahwa hal tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk menghentikan komitmen pembangunan.
“Meskipun ada DBH yang dikurangi, tapi saya meminta prioritas yang kita programkan itu,” tegas Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman, Rabu 12 November 2025.
Pernyataan singkat namun penuh wibawa ini menjadi pedoman utama bagi jajarannya, menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat adalah yang utama, melebihi segala keterbatasan anggaran.
Untuk memastikan instruksinya dijalankan, Bupati telah mengerahkan seluruh perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam perencanaan anggaran.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Sekretaris Daerah (Sekda) akan tetap berkomitmen mengawal pelaksanaan program sesuai visi dan misi pembangunan Kutai Timur.
Fokusnya adalah pada program-program yang memiliki dampak langsung dan nyata bagi kesejahteraan warga. Arahan operasionalnya pun diberikan dengan sangat jelas.
“Makanya teman-teman Pak Sekda, TAPD itu saya berharap program pemerintah, janji bupati, wakil bupati itu yang kita usahakan lebih diprioritas,” ujarnya.
Arahan ini secara eksplisit memerintahkan agar komitmen politik yang telah dijanjikan kepada publik, yang kerap disebut sebagai “janji bupati”, menjadi filter utama dalam menyusun prioritas anggaran di tengah situasi yang menantang ini.
Lebih lanjut, Bupati Ardiansyah tidak hanya berhenti pada perintah, tetapi juga memberikan panduan strategis untuk mencapai efisiensi.
Dia mengingatkan agar setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mampu menyesuaikan kegiatan dan anggarannya secara efisien tanpa mengurangi manfaat bagi masyarakat.
Imbauan ini mendorong setiap satuan kerja untuk melakukan penajaman program, menghilangkan kegiatan yang kurang esensial, dan berinovasi dalam pemanfaatan anggaran sehingga output yang dirasakan masyarakat tetap optimal.
Program-program yang menyentuh hajat hidup orang banyak, seperti pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas pelayanan publik di health dan pendidikan, serta program pemberdayaan ekonomi lokal, harus tetap menjadi poros dari seluruh aktivitas pemerintah daerah.
Di akhir penjelasannya, Bupati Ardiansyah kembali menekankan filosofi pembangunannya yang berorientasi pada outcome, bukan sekadar output anggaran.
“Yang paling penting bukan besarnya anggaran, tapi seberapa besar manfaat yang bisa dirasakan masyarakat dari program-program itu,” pungkasnya. (ADV)
