BONTANG – Pengurus Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) Bontang buka suara soal masalah organisasi dan transparansi dana.
Dalam konferensi pers yang digelar, Jumaat 28 November kemarin, Wakil Sekretaris POBSI Bontang, Wahyu, mengungkap sejumlah persoalan yang terjadi selama kepengurusan berjalan.
Menurut Wahyu, sejak awal berdiri, kepengurusan organisasi ini hanya dijalankan oleh Ketua dan Sekretaris.
Rapat bulanan, tahunan, atau pembuatan program kerja sama sekali tidak pernah dilakukan.
“Sejak awal berdiri, kegiatan POBSI hanya dijalankan oleh Ketua dan Sekretaris. Tidak ada rapat kerja utama, rapat bulanan, atau rapat tahunan. Program kerja juga tidak pernah dibuat,” kata Wahyu dalam konferensi pers.
Masalah lain yang disoroti adalah pengelolaan dana. Selama ini, dana POBSI yang berasal dari hibah pembinaan KONI tidak pernah transparan.
Bendahara, Junaedi, bahkan tidak mengetahui detail penggunaan dana, karena semua dana masuk ke rekening pribadi pengurus.
“Organisasi tidak punya rekening atas nama POBSI. Jadi dari awal pengelolaan dana sudah bermasalah. Kegiatan hanya muncul saat dana hibah keluar, dan dokumentasi diambil hanya untuk SPJ atau LPJ,” tambah Wahyu.
Sementara itu, Hajeini selaku Wakil Ketua POBSI Bontang juga membenarkan hal ini. Menurut Hajeini, selama masa jabatan Ketua sebelumnya, Imran, organisasi sama sekali tidak menjalankan program kerja maupun kegiatan yang seharusnya dilaksanakan.
“Memang selama masa jabatan Ketua sebelumnya (Imran), tidak sama sekali melakukan proker dan hal lain yang menyangkut kegiatan dari organisasi yang umumnya harus dilaksanakan,” ungkap Hajeini.
Karena masalah ini, sebagian besar pengurus dan pemain biliar di Bontang menginginkan pembentukan kepengurusan baru yang prosedural, adil, dan melibatkan komunitas biliar secara luas.
Sekitar 80 persen pengurus dan atlet lama ingin Ketua dan Sekretaris lama tidak lagi memegang jabatan.
POBSI Bontang menegaskan bahwa mekanisme pengisian kepengurusan baru harus mengikuti aturan ADRT.
“Pasti seleksi oleh tim formatur dan dilaporkan ke tingkat provinsi, bukan sekadar menunjuk,” punkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak media telah berupaya menghubungi Ketua POBSI Bontang, Imran, untuk meminta konfirmasi terkait pernyataan pengurus, namun belum ada respons. (*/Ayb)
