BONTANG – Pemerintah Kota Bontang berencana menggandeng sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai strategi menghadapi keterbatasan anggaran daerah.
Hal ini dilakukan sebagai respons atas penurunan signifikan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan dunia usaha dalam menghadapi tantangan fiskal ke depan.
Hal ini disampaikannya seusai kegiatan Sosialisasi dan Penghargaan Tata Kelola CSR bagi Perusahaan di Auditorium 3D, Selasa (23/9/2025).
“Dalam situasi seperti ini, kerja sama lintas sektor menjadi solusi. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri,” ujar Neni.
Sebagai langkah awal, Pemkot berencana membentuk forum CSR yang akan dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris.
Forum ini bertujuan mengoordinasikan pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan agar sejalan dengan prioritas pembangunan daerah.
Neni menyoroti bahwa meskipun kehadiran perusahaan besar memberi kontribusi ekonomi, manfaat langsung yang dirasakan masyarakat lokal masih sangat terbatas.
Menurutnya, ketidakseimbangan antara potensi ekonomi yang dihasilkan dan kontribusi terhadap daerah perlu segera ditangani.
“Perusahaan-perusahaan ini menghasilkan devisa dalam jumlah besar, tetapi dampaknya belum optimal bagi warga Bontang,” tambahnya.
Sebagai informasi, alokasi DBH untuk Kota Bontang pada tahun 2026 diperkirakan hanya sebesar Rp377,36 miliar, jauh menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp1,23 triliun.
Kondisi ini memaksa Pemkot untuk melakukan penyesuaian terhadap struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun depan, termasuk menyusun ulang prioritas program pembangunan.
Meski menghadapi tantangan berat, Neni menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk tetap mengedepankan program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.
“Kita harus tetap hadir untuk masyarakat, meskipun ruang fiskalnya semakin sempit,” tutupnya. (*/Ayb)
