BONTANG – Anggota Komisi C DPRD Kota Bontang, Bonnie Sukardi, menyoroti pengelolaan anggaran Dinas Perhubungan (Dishub) yang mencatat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) mencapai sekitar 14 persen.
“Angka tersebut dinilai melewati ambang batas normal,” katanya, saat rapat komisi C dengan Dishub di DPRD Bontang, Senin (4/5/2026).
Menurutnya, kebijakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menetapkan Silpa ideal di angka sekitar 3 persen. “Pengelolaan anggaran daerah seharusnya lebih terukur sejak tahap perencanaan,” ujarnya.
Melihat kondisi tersebut, Bonnie menilai perlu dilakukan evaluasi bersama agar pelaksanaan serta perencanaan program tidak lagi banyak tertunda.
“Evaluasi perlu dilakukan agar perencanaan dan pelaksanaan bisa lebih sinkron,” tegasnya.
Dia menambahkan bahwa Silpa yang terlalu besar dapat menjadi indikator perlunya perbaikan dalam manajemen program.
“Silpa yang tinggi menunjukkan adanya hal yang perlu dibenahi dalam pengelolaan program,” bebernya.
“Perencanaan ke depan harus lebih terukur agar sisa anggaran tidak menumpuk di akhir tahun,” lanjutnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Bontang, M Taupan Kurnia, menjelaskan, tidak terserapnya anggaran disebabkan beberapa program yang tidak terlaksana sesuai jadwal yang telah direncanakan.
“Hal tersebut terjadi karena sejumlah kegiatan tidak berjalan sesuai jadwal,” ungkapnya.
Dia menambahkan, kondisi Silpa tahun sebelumnya akan dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan.
“Ini menjadi catatan untuk kami benahi ke depan,” sebutnya.
Taupan juga mengatakan pihaknya saat ini memperkuat proses perencanaan dan koordinasi teknis agar pelaksanaan program tahun berikutnya lebih tepat waktu, terarah, dan meminimalkan anggaran yang tidak terserap.
“Kami akan memperkuat perencanaan dan koordinasi agar lebih efektif,” ujarnya. (*/Nwl)
