BONTANG – Anggota DPRD Kaltim, Shemmy Permata Sari (SPS), menggelar Sosialisasi Penguatan Demokrasi Daerah ke-2 dengan mengangkat tema transparansi perencanaan dan penganggaran dalam pemerintahan yang demokratis.
Kegiatan ini di Hotel Tiara Surya dengan tujuan menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik dalam proses penyusunan anggaran daerah (APBD), sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan partisipatif.
Dalam pemaparannya, SPS menegaskan bahwa DPRD memiliki peran strategis dalam fungsi pengawasan, penganggaran, dan penyerapan aspirasi masyarakat.
“DPRD memiliki tanggung jawab memastikan setiap perencanaan dan penganggaran benar-benar berpihak kepada kebutuhan masyarakat,” ujarnya, Selasa 17 Maret 2026.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya sinkronisasi antara perencanaan pembangunan nasional dan daerah, agar program yang dijalankan selaras dan tepat sasaran.
Narasumber kegiatan, Muhammad Ibrahim, dari BPKAD Bontang menjelaskan bahwa proses perencanaan dan penganggaran harus mengikuti prinsip transparansi, akuntabilitas, serta berbasis kinerja.
Menurutnya, dokumen seperti RKPD, KUA-PPAS, hingga APBD harus saling terhubung dan tidak boleh terjadi ketidaksesuaian antara perencanaan dan penganggaran.
“Tidak boleh ada program yang muncul di APBD tetapi tidak ada dalam dokumen perencanaan. Semua harus konsisten dan memiliki dasar yang jelas,” jelasnya.
Sementara itu, narasumber lainnya, Muhammad Shendy Abiyyu, menyoroti pentingnya peran pemuda dalam memperkuat demokrasi, khususnya dalam mengawal kebijakan publik.
Dia mengajak generasi muda untuk lebih aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat serta ikut mengawasi jalannya pemerintahan.
Dalam kegiatan ini juga dipaparkan berbagai potensi penyimpangan dalam penganggaran, seperti minimnya transparansi, ketimpangan alokasi anggaran, hingga lemahnya pengawasan.
Oleh karena itu, keterlibatan publik melalui forum seperti Musrenbang, akses informasi melalui PPID, hingga partisipasi dalam pengawasan dinilai menjadi kunci penting dalam mencegah penyimpangan.
“Mari kita sama- sama meningkatkan pemahaman masyarakat terkait proses perencanaan dan penganggaran, sekaligus mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih terbuka, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat,” pungkasnya. (*/Niwil)
