BALIKPAPAN – Anggota Komisi XII DPR RI Syafruddin berkunjungan langsung ke PLN Provinsi Kalimantan Timur.
Kunjungan ini dilakukan dalam rangka memperjuangkan aspirasi masyarakat di desa-desa terpencil yang belum menikmati akses listrik.
Syafruddin menyampaikan fakta bahwa masih ada sekitar 113 desa di dapilnya yang belum teraliri listrik.
Hal ini menjadi sorotan utamanya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII bersama PLN di Senayan, Jakarta, Senin lalu (2/12/2024). Rapat tersebut menghadirkan Direktur Utama PLN dan jajaran manajemennya.
Udin, sapaan akrabnya, menekankan pentingnya pertemuan dengan operator lapangan untuk mencari solusi terhadap permasalahan ini.
Legislator dapil Kalimantan Timur ini optimis mengungkapkan bahwa meskipun tantangan geografis dan cuaca menjadi hambatan dalam penyediaan listrik, penting untuk mencari langkah strategis yang efektif.
Udin akan melibatkan pihak-pihak terkait dalam pertemuan selanjutnya, termasuk jajaran pemerintah daerah, untuk membahas solusi dalam pengadaan tiang listrik dan infrastruktur lainnya.
“Jika PLN tidak mampu menyediakan tiang, kami akan meminta dukungan dari pihak lain. Kami tidak ingin dana besar yang ada tidak memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya usai menyerap aspirasi langsung di Kalimantan Timur baru-baru ini.
Politisi PKB ini, menegaskan komitmennya untuk terus berjuang demi kepentingan masyarakat, terutama dalam hal akses listrik untuk desa-desa yang masih terisolasi. Dirinya juga mengajak semua pihak untuk berkolaborasi demi mencapai tujuan ini.
“Jika ada informasi atau dukungan yang diperlukan, saya siap memimpin rombongan untuk berdialog lebih lanjut dengan pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk Komisi di DPR,” harapnya.
Kunjungan ini merupakan langkah awal dalam upaya memperjuangkan keadilan akses listrik bagi masyarakat Kalimantan Timur.
Anggota DPR RI ini optimistis bahwa dengan kolaborasi dan komitmen yang tinggi, 113 desa yang saat ini tidak teraliri listrik dapat segera menikmati pelayanan listrik yang layak, sejalan dengan semangat pembangunan berkelanjutan di Indonesia. (***)
