BONTANG – Ketua Forum Keluarga Spesial Indonesia (FORKESI), Wiwin, mengungkap sejumlah persoalan yang masih dihadapi anak penyandang disabilitas beserta keluarganya.
Permasalahan tersebut mencakup keterbatasan akses layanan terapi, pendidikan, hingga bantuan sosial yang belum merata.
Menurut Wiwin, kebutuhan paling mendesak saat ini adalah tersedianya layanan fisioterapi tanpa pembatasan usia.
Dia menilai kebijakan yang membatasi terapi hanya sampai usia tertentu justru menghambat proses tumbuh kembang anak.
“Sekarang BPJS membatasi terapi hanya sampai usia 7 tahun. Padahal banyak anak baru terdeteksi di usia 5 tahun, sehingga waktu terapi menjadi sangat terbatas dan tidak maksimal,” ujarnya saat ditemui usai resse wakil ketua DPRD Bontang Sitti Tiara, Rabu (29/4/2026).
Dirinya berharap pemerintah dapat menghadirkan kebijakan khusus yang memungkinkan anak disabilitas mendapatkan terapi berkelanjutan hingga mencapai kemandirian, bahkan sampai usia dewasa.
Selain itu, dia juga mendorong adanya jalur khusus beasiswa bagi anak disabilitas tanpa harus melalui sistem kompetisi seperti siswa pada umumnya.
“Anak-anak kami memiliki keterbatasan. Karena itu, kami berharap ada jalur khusus beasiswa. Jangan disamakan dengan anak-anak lainnya, karena mereka pasti akan kesulitan bersaing,” jelasnya.
Berdasarkan data Dinas Sosial, jumlah penyandang disabilitas di Kota Bontang mencapai sekitar 870 orang, meskipun masih banyak yang belum terdata.
Sementara itu, di internal FORKESI sendiri tercatat sekitar 200 orang tua yang aktif dalam kegiatan komunitas.
Permasalahan lain yang disoroti adalah belum meratanya penyaluran bantuan sosial sebesar Rp300 ribu bagi penyandang disabilitas.
Wiwin menyebut, banyak orang tua yang belum mengetahui mekanisme maupun persyaratan untuk memperoleh bantuan tersebut.
“Ini yang sampaikan ke bu dewan tadi, agar aspirasi kami diperjuangankan,” katanya.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Bontang dari Fraksi PKB, Sitti Yara, memastikan akan membawa seluruh aspirasi tersebut ke dalam pembahasan internal DPRD.
Ia juga akan berkoordinasi dengan dinas terkait, seperti Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial.
“Kami akan komunikasikan ini di internal dewan dan dengan pemerintah. Ini menyangkut masa depan anak-anak kita, sehingga harus menjadi perhatian bersama,” terangnya. (*/Niwil)
