KUTIM – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sangatta Kabupaten Kutai Timur menegaskan sikap netral dan tidak berpihak pada kepengurusan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) versi manapun, baik versi Andi Zulfian N maupun Avivurahman Al Ghazali (Abi).
Pernyataan itu disampaikan Ketua Bidang Pembinaan Aparatur Organisasi (PAO) HMI Cabang Sangatta, Triatno Wahyu Saputra, menyikapi beredarnya foto salah satu kader HMI yang menggunakan atribut organisasi dalam pemberitaan susunan pengurus DPD KNPI Kutim versi Andi Zulfian N.
“Saya pun kaget setelah melihat dan beredarnya di media sosial ada foto mengunakan atribut HMI. Sedangkan kami dari awal tidak mendukung DPD KNPI kalau tidak rekonsiliasi atau penyatuan KNPI. Itu sudah jauh sebelumnya di ingatkan sama Ketum kami, Kanda Siswandi,” kata Triatno, Sabtu (21/6/2025).
Ia menyayangkan penggunaan atribut HMI oleh kader tersebut dalam rapat formatur tanpa sepengetahuan atau koordinasi dengan pengurus HMI Cabang Sangatta, terutama Ketua Umum HMI Cabang Sangatta, Siswandi.
Triatno menjelaskan bahwa meski Sakriadi merupakan kader HMI, penggunaan simbol dan atribut organisasi tidak dapat dilakukan secara sepihak, terlebih untuk menunjukkan dukungan kepada organisasi eksternal tanpa restu cabang.
Hal ini, menurutnya, bertentangan dengan konstitusi organisasi dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) HMI.
“Secara organisasi, atribut HMI adalah simbol yang membedakan identitas kader HMI dan bukan kader HMI. Penggunaan tanpa izin bisa menimbulkan kesalahpahaman publik,” tegas Triatno.
Ia juga menegaskan bahwa dalam rapat harian, pengurus HMI Cabang Sangatta telah memutuskan secara kolektif untuk tidak terlibat dalam dukung-mendukung kepengurusan KNPI versi manapun.
Sebelumnya, dalam berita yang beredar, Andi Zulfian N selaku Ketua Terpilih DPD KNPI Kutim periode 2025–2028 mengumumkan susunan awal pengurus intinya, di antaranya terdapat nama Sakriadi Aldhy sebagai Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Desa dan dicantumkan sebagai kader HMI.
“Kami memiliki mekanisme internal dalam menyikapi tindakan kader, termasuk edukasi dan pengawasan, agar tetap berada dalam koridor aturan organisasi,” ujar Triatno.
Wahyu pun mengimbau semua pihak agar tidak membawa nama dan atribut organisasi tanpa komunikasi yang sah dengan struktur cabang sebagai otoritas tertinggi di tingkat daerah.
“Saya minta foto yang ada logo HMI nya itu di hapus saja,” sambungnya. (Maldini)
