BONTANG – Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, mengungkapkan keprihatinannya terhadap kebijakan pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat yang dinilai berdampak pada pelaksanaan pembangunan di daerah.
“Terus terang, kami cukup sedih. Di satu sisi daerah diminta memaksimalkan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat, namun di sisi lain dana transfer justru dikurangi,” ujarnya saat ditemui awak media di halaman DPMPTSP usai upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 pada Senin (27/4/2026).
Dia menjelaskan, pengurangan anggaran tersebut berdampak langsung pada sejumlah program, khususnya pembangunan infrastruktur yang tidak dapat direalisasikan secara optimal.
Padahal, pemerintah daerah tetap harus memenuhi alokasi anggaran sesuai regulasi, seperti 20 persen untuk sektor pendidikan, serta kebutuhan lain seperti kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam menghadapi keterbatasan tersebut, Pemkot Bontang menempuh strategi kolaborasi dengan pemerintah provinsi dan pusat.
Namun, menurutnya, mekanisme tersebut tidak selalu mudah karena harus melalui proses antrean.
“Kalau hanya mengandalkan permohonan, belum tentu program dalam dokumen RPJMD bisa terlaksana. Ini menjadi tantangan berat bagi daerah,” katanya.
Selain itu, pemerintah daerah juga didorong untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Meski demikian, Neni menegaskan bahwa peningkatan PAD harus tetap memperhatikan kondisi masyarakat agar tidak menimbulkan beban tambahan.
“Kami berupaya meningkatkan PAD dari sektor-sektor seperti parkir dan retribusi, namun tetap dengan prinsip tidak memberatkan masyarakat. Kami juga memberikan kemudahan investasi sebagai langkah mendorong pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti ketergantungan daerah terhadap dana bagi hasil yang dinilai belum optimal implementasinya.
Ketidakpastian dalam penyaluran dana transfer, termasuk pengurangan hingga 25 persen pada tahun sebelumnya, menjadi kendala serius dalam perencanaan anggaran daerah.
Meski demikian, Wali Kota memastikan bahwa Pemerintah Kota Bontang tetap berkomitmen menjalankan program prioritas, termasuk di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, di tengah keterbatasan fiskal. (*/Niwil)
