SAMARINDA – Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, memaparkan hasil pertemuan antara Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada Selasa, 7 Oktober 2025.
Pertemuan yang juga dihadiri oleh 17 gubernur dari seluruh Indonesia ini membahas rencana pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) secara signifikan oleh pemerintah pusat.
Rencana ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan kepala daerah, termasuk Kaltim yang tengah menjalankan program prioritas seperti Gratispol dan lainya, yang membutuhkan anggaran besar.
Kaltim sebelumnya menerima Dana Bagi Hasil (DBH) antara Rp6 hingga Rp7 triliun. Namun tahun ini, alokasi tersebut turun tajam menjadi sekitar Rp1,6 triliun.
Penurunan ini menjadi sorotan karena Kaltim merupakan daerah penghasil sumber daya alam yang cukup besar kontribusinya bagi negara.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Rudy menyampaikan harapan agar pemerintah pusat memperhatikan keadilan dalam distribusi anggaran.
“Kaltim bukan daerah kecil kontribusinya,” ujar Seno Aji singkat, belum lama ini.
Seno Aji menambahkan bahwa saat ini Kementerian Keuangan sedang mempertimbangkan ulang skema pemotongan DBH, dan ia merasa optimistis akan ada peningkatan alokasi bagi daerahnya.
“Insyaallah tidak jadi dipotong sampai 80 persen,” katanya.
Ia berharap pemotongan maksimal hanya berada di angka 25 hingga 30 persen, agar program-program pembangunan daerah tetap berjalan.
“Kami siap negosiasi, yang penting jangan terlalu besar,” tambahnya.
Hingga kini, pemerintah pusat masih melakukan pembahasan teknis soal besaran TKD yang akan dialokasikan kembali ke daerah, termasuk Kaltim.
“Tapi ini dalam proses negosiasi, kedepan saya yakin dan percaya bisa bertambah lagi tadi,” pungkas Seno. (*/Red)
