BONTANG – Rencana kenaikan gaji Anggota DPR RI menuai gelombang penolakan dari berbagai elemen masyarakat.
Salah satunya datang dari Dewan Pengurus Daerah (DPD) KNPI Kota Bontang yang menilai kebijakan tersebut tidak mencerminkan kepedulian terhadap kondisi rakyat.
Ketua DPD KNPI Bontang, Indra Wijaya melalui Ketua Harian DPD KNPI Bontang, Sadly Jaya, menegaskan bahwa wacana kenaikan gaji legislatif sangat tidak tepat dilakukan saat ini.
Dia menyebut, di tengah tingginya angka pengangguran, naiknya beban pajak, hingga kesejahteraan masyarakat yang semakin terhimpit, DPR justru fokus pada kepentingan pribadi.
“Seharusnya para wakil rakyat bisa membaca situasi. Ekonomi masyarakat belum pulih, lapangan kerja terbatas, bahkan kesejahteraan guru yang sangat vital bagi bangsa masih diabaikan,” ungkapnya, Sabtu (24/8/2025).
Pria yang akrab disapa -Jaya, menekankan bahwa profesi guru seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah maupun legislatif dalam kebijakan peningkatan kesejahteraan.
Menurutnya, kontribusi guru dalam mencetak generasi unggul jauh lebih penting dibanding sekadar menaikkan gaji anggota DPR.
“Kalau bicara siapa yang lebih berjasa, jelas guru. Pendidikan adalah investasi masa depan bangsa. Maka aneh jika kesejahteraan mereka dikesampingkan, sementara DPR mengutamakan gaji sendiri,” ujarnya.
Kemudian, mengingatkan arahan Presiden tentang efisiensi anggaran bertolak belakang dengan adanya wacana kenaikan gaji tersebut.
“Instruksi Presiden jelas soal penghematan, tapi DPR justru bergerak ke arah sebaliknya. Ini memperlihatkan ketidakpekaan mereka,” katanya.
Lebih lanjut, KNPI Bontang menilai gelombang penolakan hingga seruan pembubaran DPR yang muncul di berbagai daerah merupakan tanda menurunnya kepercayaan masyarakat.
Jaya bahkan menyebut, kondisi ini bisa menjadi peringatan keras bagi para legislator.
“Kalau DPR tidak lagi menjalankan fungsi utama untuk memperjuangkan rakyat, wajar saja muncul tuntutan pembubaran. Jangan tunggu sampai kepercayaan publik benar-benar hilang,” tegas aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) tersebut.
Kata dia, DPR bisa menjadikan kritik publik sebagai momentum evaluasi diri. DPR seharusnya lebih peka dan fokus pada upaya memulihkan kondisi ekonomi masyarakat, bukan mengutamakan kesejahteraan pribadi.
Dia berharap, suara-suara penolakan dari masyarakat bisa menjadi bahan refleksi bagi para legislator.
“Saatnya kembali ke jalur yang benar. Kepentingan rakyat jauh lebih penting ketimbang kepentingan pribadi,” tutupnya. (*/Maldini)
