BONTANG – Dewan Pengurus Daerah (DPD) KNPI Kota Bontang merespon keras pernyataan Ketua DPD KNPI Kutai Timur, Avivurahman, di salah satu pemberitaan.
Indra Wijaya selaku Ketua DPD KNPI Kota Bontang, merasa perlu untuk memberikan pandangan secara bijak demi menjaga kondusivitas antar wilayah.
Indra, menilai Ketua DPD KNPI Kutim mestinya merawat dan menjaga marwah organisasi kepemudaan yang dibanggakan, sepatutnya tidak narasi propaganda.
Dia menegaskan bahwa KNPI adalah wadah pemuda yang seharusnya menjadi jembatan persatuan.
“Bukan menjadi corong provokasi atau memperkeruh suasana,” ungkapnya, Kamis 14 Agustus 2025.
Kepada wartawan, Indra menyebutkan terkait polemik Kampung Sidrap, hal itu semestinya diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme hukum dan tata kelola pemerintahan yang berlaku. Tanpa adanya bahasa saling menyudutkan ataupun menyerang secara personal.
Soal kepemilikan wilayah, KNPI Bontang justru tidak dalam posisi menentukan secara administratif, namun menghormati proses yang sedang berjalan antara pemerintah pusat dan daerah.
Konflik ini bukan arena pertarungan dan menjadi ajang saling serang antar-pemerintah daerah, apalagi antar-pemuda.
“Adapun perbedaan tafsir wilayah administratif, itu merupakan urusan yang sepenuhnya menjadi domain Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan penegak hukum yang punya kewenangan untuk memutuskan,” akunya.
Lebih lanjut, aktivitas pemuda Muhammadiyah ini turut menghimbau agar KNPI Kutim dapat menjaga etika komunikasi publik, terlebih dalam menyampaikan kritik terhadap pemerintahan daerah lain. Istilah-istilah seperti “perampok” atau “bermain api” adalah diksi yang sangat tidak mencerminkan watak intelektual dan semangat kebangsaan pemuda Indonesia.
“Jika kita memang merasa benar, mari kita buktikan melalui jalur yang konstitusional, bukan dengan narasi penuh kemarahan yang justru merugikan masyarakat di lapangan,” tandasnya.
KNPI Bontang menegaskan turut mengawal sengketa perbatasan antara Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Timur yang telah berlangsung puluhan tahun. Indra mengajak seluruh elemen masyarakat, terutama pemuda agar bisa mengedepankan narasi yang bijak saat melontarkan pernyataan.
“Tentu kami juga bakal mengawal proses yang ada. Pada prinsipnya, kita serahkan semua pada proses hukum yang tengah berjalan,” pungkasnya. (*/Rilis)
