SANGATTA – Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kutai Timur memiliki potensi besar, namun sering terhambat oleh akses permodalan yang terbatas.
Wakil Bupati Mahyunadi menyoroti masalah ini, menekankan bahwa keberhasilan ekonomi daerah harus dibangun dari kekuatan wirausaha lokal.
Dalam perbincangan di Kantor DPRD Kutim, Kamis lalu, Mahyunadi menegaskan bahwa banyak pelaku UMKM memiliki semangat tinggi, namun terkendala modal dan agunan.
“Banyak warga ingin mengembangkan usahanya, tapi terkendala modal. Mau pinjam ke bank, tidak punya agunan. Ini harus jadi perhatian kita,” ujarnya.
Wabup Mahyunadi menilai sistem perbankan saat ini belum sepenuhnya mendukung UMKM dengan profil risiko khas.
Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk membuka jalur pembiayaan alternatif, termasuk melalui koperasi, BUMDes, dan lembaga keuangan mikro.
“Skema pinjaman tanpa agunan atau dengan persyaratan yang lebih fleksibel bisa jadi solusi bagi pelaku usaha kecil,” jelasnya.
Selain soal modal, Mahyunadi menekankan pentingnya pendampingan dan pelatihan bagi UMKM agar usaha mereka tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang.
“Modal saja tidak cukup. Kesiapan dan kemampuan mengelola usaha sama pentingnya. Kita ingin UMKM Kutim bisa bersaing di pasar lebih luas,” tambahnya.
Dengan strategi pembiayaan yang inklusif dan pendampingan yang terarah, Pemkab Kutim berharap pertumbuhan ekonomi bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, sekaligus mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan.
“Pasti kita akan terus memperhatikan pelaku usaha khususnya UMKM,” pungkasnya. (ADV)
