BONTANG – Maraknya aksi balap liar yang melibatkan kalangan remaja di Kota Bontang dinilai perlu disikapi tidak hanya dengan penertiban, tetapi juga pembinaan yang terarah.
Ketiadaan sirkuit permanen disebut menjadi salah satu tantangan dalam menyalurkan minat generasi muda di dunia balap motor.
Anggota DPRD Bontang, Winardi, mendorong pemerintah menghadirkan ruang latihan yang legal, aman, dan terorganisir sebagai wadah bagi anak muda yang memiliki bakat di bidang otomotif.
Menurutnya, balap liar tetap tidak dapat dibenarkan karena berisiko tinggi terhadap keselamatan pelaku maupun pengguna jalan lainnya.
Namun, penindakan perlu diimbangi dengan pembinaan agar minat terhadap olahraga balap dapat diarahkan ke jalur yang benar.
“Kalau balap liar tentu tidak dibenarkan. Tapi kalau ada anak-anak yang memang memiliki bakat di bidang balap, pemerintah bisa memberikan wadah dengan aturan yang jelas, misalnya pada waktu-waktu tertentu seperti akhir pekan atau hari libur sekolah,” ujar Winardi, Selasa (2/6/2026).
Dia menegaskan, setiap kegiatan latihan maupun perlombaan harus memenuhi standar keselamatan.
Mulai dari penggunaan helm balap, pakaian pelindung, hingga perlengkapan lain yang sesuai regulasi. Selain itu, peserta juga harus berada dalam pembinaan organisasi atau komunitas resmi yang terdata.
Menurut Winardi, penyediaan lokasi latihan yang aman dapat menjadi salah satu langkah efektif untuk menekan praktik balap liar di jalan umum.
Namun, lokasi tersebut harus mempertimbangkan aspek keamanan, berada jauh dari permukiman padat penduduk, serta tidak mengganggu aktivitas lalu lintas masyarakat.
“Kalau memang ingin mengakomodasi atlet balap, harus ada regulasi yang jelas. Waktunya diatur, tempatnya ditentukan, dan perlengkapan keselamatannya wajib dipenuhi. Jangan sampai yang difasilitasi justru balap liar,” tegasnya.
Dirinya menilai, Kota Bontang hingga kini masih belum memiliki sirkuit permanen yang dapat dimanfaatkan sebagai pusat pembinaan maupun kompetisi balap motor.
Karena itu, diperlukan koordinasi antara pemerintah daerah, DPRD, kepolisian, KONI, dan komunitas otomotif untuk merumuskan solusi bersama.
Politisi PDIP tersebut juga membuka ruang bagi komunitas balap untuk menyampaikan aspirasi secara resmi kepada DPRD maupun pemerintah daerah agar kebutuhan pembinaan atlet dapat dibahas bersama seluruh pemangku kepentingan.
“Kalau ada usulan resmi dari komunitas atau atlet, tentu bisa dibahas bersama. Kita duduk satu meja dengan pemerintah dan instansi terkait untuk mencari jalan keluarnya. Yang jelas, pembinaan olahraga harus berjalan, tetapi keselamatan tetap menjadi prioritas utama,” pungkasnya. (*/Niwil)
