SAMARINDA – Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, akhirnya angkat bicara terkait polemik penggunaan fasilitas publik yang belakangan memicu kegaduhan di tengah masyarakat.
Melalui video yang diunggah di akun media sosial pribadinya pada Minggu (26/4/2026), ia menyampaikan permohonan maaf secara terbuka.
Dalam pernyataannya, Rudy mengaku telah melakukan refleksi mendalam dan mendengarkan berbagai aspirasi publik dalam beberapa hari terakhir.
“Bapak, Ibu, Saudara-saudara warga Kalimantan Timur yang saya cintai. Dalam beberapa hari terakhir, saya banyak merenung dan mendengarkan suara-suara dari masyarakat,” ujarnya dalam vidio, Minggu 26 April 2026 malam.
Dia menegaskan penyesalannya atas situasi yang terjadi, khususnya terkait kebijakan penggunaan fasilitas publik yang dinilai menimbulkan ketidaknyamanan.
“Saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kegaduhan dan ketidaknyamanan yang muncul. Saya menyadari ada hal-hal yang perlu saya perbaiki, baik dalam sikap maupun cara saya berkomunikasi,” lanjutnya.
Klarifikasi Renovasi Rumah Dinas
Terkait sorotan publik terhadap anggaran renovasi rumah jabatan senilai Rp25 miliar yang mencakup item seperti kursi pijat dan akuarium air laut.
Rudy menjelaskan, perencanaan tersebut telah disusun sebelum dirinya menjabat sebagai gubernur.
Meski demikian, ia menegaskan tidak akan lepas tangan.
“Sebagai Gubernur saat ini, tanggung jawab itu tetap ada pada saya,” tegasnya.
Sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi dan efisiensi anggaran, Rudy menyampaikan sejumlah langkah konkret:
Menanggung biaya pribadi
Item renovasi yang dinilai tidak berkaitan langsung dengan fungsi kedinasan, seperti kursi pijat dan akuarium, akan dibiayai menggunakan dana pribadi, bukan anggaran negara.
Audit terbuka
Seluruh paket renovasi akan dievaluasi dan diaudit ulang secara transparan agar dapat diawasi langsung oleh masyarakat.
Penyederhanaan fasilitas
Ke depan, fasilitas untuk pimpinan akan disesuaikan agar lebih sederhana dan anggarannya dialihkan ke kebutuhan masyarakat yang lebih prioritas.
Menjaga profesionalisme pemerintahan
Rudy memastikan tidak akan ada lagi keterlibatan keluarga dalam jabatan struktural yang berkaitan langsung dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, termasuk dalam posisi di Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP).
Meningkatkan transparansi komunikasi
Ia berkomitmen membuka ruang informasi yang lebih luas dan berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Di akhir pernyataannya, Rudy memohon doa dan dukungan masyarakat agar dapat terus menjalankan program-program pembangunan yang berdampak nyata bagi warga Kalimantan Timur. (*/Ayb)
