BONTANG – Keuangan daerah yang mengalami kontraksi membuat DPRD Bontang meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang membatalkan sejumlah proyek multiyears.
Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, menyampaikan, pihaknya akan segera meminta Wali Kota Bontang untuk mengajukan surat pembatalan proyek multiyears.
Langkah ini dinilai penting untuk mencegah timbulnya beban utang kepada pihak ketiga di akhir masa jabatan.
“Tata kelola keuangan yang baik adalah tidak meninggalkan utang di akhir jabatan,” ujarnya, Selasa 7 April 2026.
Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ditemukan defisit keuangan daerah mencapai Rp150 miliar.
Kondisi ini memaksa Pemkot Bontang untuk mengevaluasi keberlanjutan sejumlah proyek yang telah direncanakan.
Selain itu, proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun depan diperkirakan menurun drastis menjadi Rp1,5 triliun, dari sebelumnya yang sempat berada di angka Rp3,1 triliun.
Hal ini menjadikan langkah efisiensi sebagai sesuatu yang krusial.
Salah satu proyek besar yang terdampak adalah pembangunan Rumah Sakit Taman Husada yang terpaksa ditunda.
Proyek tersebut memiliki nilai pembangunan sekitar Rp400 miliar dan dinilai tidak memungkinkan untuk dilanjutkan dengan kondisi keuangan saat ini.
Sejumlah program multiyears lainnya juga ikut ditunda, di antaranya, pembelian mess di Jakarta senilai Rp8,8 miliar, pengadaan panel ACP senilai Rp5,4 miliar, pembangunan lapangan mini soccer di Berbas Pantai.
Andi Faizal menegaskan, bahwa karena proyek multiyears disahkan melalui sidang paripurna DPRD, maka pembatalannya pun harus melalui mekanisme yang sama.
“Kami menunggu surat resmi masuk. Setelah itu DPRD akan menggelar rapat internal untuk mencabut kesepakatan di paripurna,” pungkasnya. (*/Niwil)
