KUTIM – Pemerintah Kutai Timur (Kutim) tengah berupaya mengurangi ketergantungan pada sektor ekstraktif. Permerintah mulai fokusk pada perluasan sumber pendapatan daerah. Dalam lokakarya para pemangku kepentingan yang digelar di Sangatta, pembahasan diarahkan pada penyusunan strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berbasis lanskap berkelanjutan.
Kegiatan yang digelar di Pelangi Room Royal Victoria Hotel tersebut mempertemukan pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, hingga mitra internasional. Dengan pola diskusi teknis, forum ini menyoroti peluang fiskal baru yang bisa dikembangkan Kutim di luar tambang.
Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi menekankan pentingnya memperkuat struktur fiskal daerah agar tidak terus bergantung pada penjualan komoditas mentah. Menurut dia, Kutim memiliki modal geografis dan komoditas besar yang belum memberikan nilai tambah optimal.
“Namun, tantangan kita adalah bagaimana mengubah kekayaan ini menjadi ekonomi produktif melalui hilirisasi. Kita tidak bisa lagi hanya bergantung pada penjualan bahan mentah,” ujar Mahyunadi, Kamis, (19/2/2026).
Dalam forum tersebut, hilirisasi kelapa sawit dan batu bara kembali ditegaskan sebagai agenda prioritas jangka menengah. Kawasan KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan disebut menjadi pintu masuk investasi industri pengolahan.
Mahyunadi menyebut dukungan mitra internasional menjadi salah satu penguat dalam membuka akses investasi global. Program seperti SUSTAIN Kutim mendapat dukungan teknis dari GIZ, pemerintah Swiss melalui SECO, serta Kementerian Federal Jerman melalui BMZ.
“Untuk menjembatani hal tersebut, dukungan dari mitra internasional seperti GIZ (Jerman) dan pemerintah Swiss, melalui Sekretariat Urusan Ekonomi (SECO) dan berkolaborasi dengan Kementerian Federal Jerman untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ), mendukung SUSTAIN KUTIM (Sustainable Landscape Initiative in Kutim) menjadi sangat krusial dalam membangun jaringan koneksi dengan investor dunia,” tegas Mahyunadi.
Pembahasan juga menyinggung potensi pendapatan baru dari sektor yang belum terpetakan maksimal, seperti sarang burung walet. Pemerintah daerah menilai perlunya pendataan presisi agar potensi pajaknya dapat dioptimalkan.
Di sisi lain, penguatan ekonomi kerakyatan melalui UMKM turut dibahas. Pemkab Kutim mendorong peningkatan kapasitas permodalan Bank Kutim (BPR) agar akses pembiayaan bagi usaha kecil semakin terbuka.
“Jika UMKM bergerak, denyut nadi ekonomi daerah akan lebih stabil dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Forum ini juga menyoroti peluang pengembangan ekonomi hijau. Kutim mulai melirik perdagangan karbon dan mekanisme pendanaan lingkungan melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup. Skema tersebut dipandang relevan mengingat keberadaan kawasan konservasi seperti Taman Nasional Kutai.
Program kolaborasi lintas-pihak ini direncanakan berlangsung hingga 2029. Pemerintah daerah menargetkan Kutim menjadi contoh penerapan pembangunan berkelanjutan di tingkat yurisdiksi untuk komoditas sawit dan karet. (*/Arya)
