BONTANG – Di Bontang, sejumlah pimpinan SMA swasta menyampaikan keberatan atas rencana penambahan rombongan belajar (rombel) di dua sekolah negeri.
Aspirasi tersebut mereka bawa dalam pertemuan bersama anggota DPRD Kalimantan Timur, Shemmy Permata Sari, yang akrab disapa SPS, di kediamannya di Jalan Awang Long, Jumat (10/4/2026).
SPS menjelaskan, kekhawatiran utama para kepala sekolah adalah potensi berkurangnya jumlah siswa di sekolah swasta jika rombel di sekolah negeri ditambah.
“Para kepala sekolah ini melihat ada potensi ketimpangan. Mereka khawatir siswa akan semakin terserap ke sekolah negeri,” ujarnya.
Dia menambahkan, para perwakilan sekolah swasta juga meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan aturan yang berlaku.
“Mereka berharap penambahan rombel tidak dilakukan secara sepihak tanpa memperhatikan batasan yang sudah ada,” lanjutnya.
Dalam diskusi tersebut, terungkap pula kondisi memprihatinkan di sejumlah sekolah swasta.
Beberapa di antaranya mengalami penurunan jumlah siswa secara drastis dalam beberapa tahun terakhir.
“Ada sekolah yang satu angkatannya hanya puluhan siswa, bahkan ada yang totalnya sangat minim. Ini tentu jadi perhatian serius,” katanya.
SPS menilai, jika kondisi ini terus berlanjut, dampaknya tidak hanya pada keberlangsungan sekolah, tetapi juga terhadap tenaga pengajar.
“Kalau muridnya sedikit, jam mengajar guru ikut berkurang. Ini bisa berujung pada hilangnya mata pencaharian,” tegasnya.
Selain itu, pihak sekolah swasta juga menyoroti ketergantungan mereka terhadap dana SPP untuk operasional.
Berkurangnya jumlah siswa dinilai akan mempersempit kemampuan sekolah dalam menyediakan fasilitas pendidikan yang layak.
“Mereka juga menyampaikan operasional sangat bergantung pada SPP. Kalau siswanya berkurang, otomatis kemampuan sekolah juga ikut menurun,” jelasnya.
Isu kesejahteraan guru juga ikut turut didiskusikan dalam pertemuan tersebut.
“Ada juga keluhan terkait insentif guru yang dinilai belum sesuai. Ini menjadi persoalan tambahan yang perlu diperhatikan,” tambahnya.
Meski tidak berada di komisi yang membidangi pendidikan, SPS memastikan akan menindaklanjuti aspirasi tersebut.
“Saya akan komunikasikan ini ke rekan-rekan di komisi terkait agar bisa dibahas lebih lanjut bersama dinas terkait,” tegasnya.
Ia juga membuka kemungkinan digelarnya rapat dengar pendapat agar semua pihak dapat duduk bersama mencari solusi.
“Kita dorong ada forum resmi supaya persoalan ini bisa dibicarakan secara komprehensif,” bebernya.
Sekitar sembilan hingga sepuluh perwakilan sekolah swasta hadir dalam pertemuan tersebut.
Para pihak sekolah berharap pemerintah provinsi dapat mengambil kebijakan yang adil, termasuk tidak menggunakan ruang yang tidak semestinya untuk penambahan rombel.
“Harapannya tentu ada kebijakan yang tidak merugikan sekolah swasta, sehingga semua bisa tetap berjalan seimbang,” pungkasnya. (*/Niwil)
